MANAJEMEN PENGAWASAN

MANAJEMEN PENGAWASAN

OLEH     : dra. EVY SETIA DEWI

(AUDITOR AHLI MADYA)

 

Dalam suatu organisasi keberhasilan suatu aktivitas sangat tergantung pada manajemen yang baik, tidak terkecuali fungsi pengawasan internal. Aktivitas audit yang baik merupakan cerminan kegiatan terkoordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.

Cakupan kegiatan pengawasan antara lain : menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil pemantauan dengan standar, memperbaiki kemungkinan terjadinya penyimpangan, merevisi metoda pengendalian sesuai dengan perkembangan lingkungan dan mengkomunikasikan revisi tersebut ke seluruh proses pengawasan.

Dalam Surat Keputusan Menpan Nomor 19/1996 berikut perubahannya  tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya mendefinikan pengawasan sebagai seluruh proses penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan , apakah tugas dan fungsi objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Audit merupakan bagian dari aktivitas pengawasan yang berarti pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya.

Menurut subjeknya (SANRI-1996), pengawasan dikembangkan dalam 4 jenis aktivitas :

  1. Pengawasan melekat (waskat)  :

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 1989 pengawasan melekat merupakan serangkaian pengendalian terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar tugas pokok dan fungsi bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waskat lebih diarahkan kepada pembentukan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas organisasi serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan negara.

  1. Pengawasan fungsional (wasnal) oleh aparatur negara baik intern (Itjen, Inspektorat, BPKP) maupun  ekstern (BPK) atas kegiatan pemerintah.
  2. Pengawasan legislatif (wasleg)  terhadap jalannya roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah: DPR dan DPRD
  3. Pengawasan masyarakat (wasmas) : kontrol sosial  baik secara langsung maupun melalui media massa atas kinerja lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Pencanangan kebijakan pengawasan nasional merupakan derivasi RPJP, RPJM dan RPJMD dan Renstradijadikan acuan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah untuk menetapkan kebijakan umum instansinya baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebiajakan pengawasan inilah yang mendasari penyusunan program kerja pengawasan dan apabila digabungkan akan menjadi masukan dalam penyusunan RIP (Rencana Induk Pengawasan) dan RKPT (Rencana Kerja Pengawasan Tahunan). Usulan RKPT dibahas pada tingkat manajemen untuk disahkan menjadi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan APIP lainnya.

Proses kegiatan perencanaan yang disusul dengan kegiatan operasional dan diakhiri dengan pemantauan tindak lanjut laporan hasil audit, merupakan rangkaian kegiatan manajemen pengawasan yang biasa kita jumpai pada instansi pengawasan intern pemerintah. Manajemen dalam pengertian ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan audit yang meliputi penugasan auditor, supervisi, reviu dan evaluasi.

Kategori:Uncategorized

PENYUSUTAN ATAS ASET TETAP PEMERINTAH

PENYUSUTAN ATAS ASET TETAP PEMERINTAH

Oleh

Margono

WIDYAISWARA PADA PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

 

Abstract

Salah satu point temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 mengatakan bahwa Aset Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi yang disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan.

Terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual dan menurut PSAP berbasis Kas Menuju Akrual. Menurut PSAP berbasis akrual, penyusutan dipandang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sementara itu berdasarkan PSAP berbasis Kas Menuju Akrual penyusutan dipandang sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Untuk menerapkan penyusutan tersebut PSAP telah memberi pilihan metode yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda serta metode unit produksi (unit of production method). Untuk penyusunan LKPP, dengan PMK no 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, telah menetapkan penggunaan metode garis lurus. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dalam penerapanya. Untuk menghitung penyusutan disamping harus ada data mengenai nilai yang dapat disusutkan, juga harus ditentukan masa manfaat dari masing-masing aset tetap. Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

Tulisan ini mendeskripsikan pengertian dari penyusutan aset tetap dan manfaatnya, aset yang disusutkan, metode penyusutan serta perlakuan penyusutan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Tulisan ini tidak menguraikan teknis perhitungan penyusutan atas aset tetap Pemerintah Pusat.

1. Pengertian, alasan serta manfaat Penyusutan Aset Tetap

Dalam kajian teori akuntansi, terdapat pertanyaan yang harus dijawab agar kita dapat mendefinisikan secara tepat pengertian penyusutan. Pertanyaan tersebut adalah kenapa aset tetap harus disusutkan. Terhadap pertanyaan ini terdapat beberapa jawaban yang mungkin diberikan.

Jawaban yang pertama mengatakan bahwa aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan jasa. Jawaban kedua atas pertanyaan yang sama adalah agar suatu entitas mengalokasikan cost dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Mungkin masih ada jawaban lain yang relevan, namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas kedua jawaban di atas. Kedua jawaban yang merupakan alasan dilakukan penyusutan atas aset tetap tersebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pengertian penyusutan aset tetap.

Jika alasan dilakukan penyusutan aset tetap adalah adanya penurunan kapasitas, maka mengarahkan perumusan pengertian penyusutan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pengertian ini dianut oleh PMK no 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang mengatakan bahwa penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Demikian juga dengan PP 71 tahun 2010 lampiran II juga menganut pengertian penyusutan seperti di atas. Secara jelas paragraph 5 mengatakan bahwa “Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset”. Lampiran II PP 71 tahun 2010 merupakan prinsip akuntansi pemerintahan dengan dasar kas menuju akrual.

Dalam berbagai literatur akuntansi komersial penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis dan rasional atas nilai yang dapat disusutkan atas tetap ke masa manfaat dari aset tetap tersebut. Seirama dengan itu Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no 7 yang terdapat dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 juga menganut pemahaman seperti itu. Paragrap 8 PSAP no 7 yang terdapat dalam lampiran I PP 71 tahun 2010 mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Lampiran I PP 71 tahun 2010 berisi PSAP berbasis akrual.

Sesuai dengan Pasal 38 PP 6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP 38 tahun 2008, penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap di neraca disajikan sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraph 16 (Lampiran I PP 71 tahun 2010), Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Penyusutan ini diberlakukan baik barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang, barang yang berada dalam pengelolaan pengelola barang serta barang yang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap ini memiliki tujuan antara lain :

a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat;

b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;

c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

 

2. Obyek Penyusutan

Baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, tidak semua aset tetap harus disusutkan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memilki masa manfaat terbatas.

Tanah yang umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan.

Untuk Aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara, sesuai dengan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang disusutkan adalah :

a. gedung dan bangunan

b. peralatan dan mesin

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan

d. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi  adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset  kemitraan dengan fihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah :

a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan

b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola  barang untuk dilakukan penghapusanya. Berdasarkan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola untuk dilakukan penghapusannya, diperlakukan sbb.:

a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;

b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca; dan

c. Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya jika SK Penghapusan telah diterbitkan, maka BMN tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Dalam hal aset tetap yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola Barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut direklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun aset tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Untuk aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan, aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap tersebut ditemukan. Apabila aset tetap tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dihapuskan diperlakukan sebagai berikut :

a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Yang Rusak Berat;

b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca; dan

c. Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

3. Metode Penyusutan

Banyak metode penyusutan yang dapat digunakan. Sebenarnya entitas pelaporan diberi beberapa pilihan metode untuk penyusutan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 7 baik yang berbasis akrual (lampiran I PP 71/2010) maupun PSAP no 7 berbasis Kas Menuju Akrual telah mengamanatkan kepada entitas pelaporan untuk menggunakan : (a) Metode garis lurus (straight line method); atau (b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) serta (c) Metode unit produksi (unit of production method), Untuk Pemerintah Pusat, sesuai dengan PMK 01/PMK.06/2013 pasal 18 ayat 1, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Formula penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus sesuai dengan lampiran PMK 01/PMK.06/2013 tersebut adalah :

 

Penyusutan per periode =     Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk aset yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan. Jika nilai perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan tersebut diberlakukan untuk setiap unit aset tanpa nilai residu. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

4. Masa Manfaat

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan factor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan fisik dan /atau keuasangan dari aset tetap yang bersangkutan.

Menentukan masa manfaat seharusnya juga memperhatikan peraturan yang terkait dengan penggunaan suatu aset. Misalkan penggunaan kendaraan bermotor di suatu Negara dibatasi hanya 5 tahun, tentunya kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut tidak akan ditentukan masa manfaatnya lebih dari 5 tahun.

Walaupun penghapusan BMN belum terlihat korelasinya dengan penentuan masa manfaat dari BMN yang bersangkutan, namun jika diperhatikan PMK Nomor 169/PMK.06/2010 Tentang Tata cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, penghapusan BMN berupa kendaraan juga sudah memperhatikan ketentuan penggunaan kendaraan bermotor di Negara yang bersangkutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap dan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Perbaikan aset tetap dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap  yang bersangkutan. Perbaikan tersebut meliputi :

a. renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas

b. restorasi, kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya

c. overhaul, kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan / atau kapasitas.

Perubahan masa manfaat karena perbaikan sebagaimana disajikan di atas berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tabel masa manfaat aset tetap.

5. Penghitungan Penyusutan

Penghitungan penyusutan dilakukan untuk setiap unit aset tetap (kecuali aset yang hanya dapat digunakan bersamaan dengan aset lain) dan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Kuasa Pengguna Barang (dalam hal dalam Kuasa Pengguna Barang terdapat Pembantu Kuasa Pengguna Barang).

Dilihat dari kapan mulai dan berakhirnya penyusutan, penyusutan dilakukan sejak perolehan sampai berakhirnya masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan setiap semester. Hasil perhitungan dibulatkan ke rupiah penuh.

6. Perlakuan Akuntansi atas Penyusutan

Terdapat sedikit perbedaan perlakuan atas penyusutan dengan menggunakan PSAP berbasis akrual dengan PSAP berbasis Kas Menuju Akrual. Jika entitas pelaporan menggunakan basis akrual besarnya penyusutan untuk suatu tahun akan dicatat dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Saldo akun beban penyusutan pada akhir tahun akan dilaporkan sebagai beban operasional dalam Laporan Operasional (LO), sementara itu saldo akun akumulasi penyusutan (yang menunjukkan besarnya penyusutan dari awal pemakaian aset tetap tersebut sampai akhir tahun yang berjalan) dilaporkan di neraca sebagai pengurang dari nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Jika entitas pelaporan menerapkan dasar kas menuju akrual, entitas pelaporan tidak menyusun laporan operasional, oleh karena itu besarnya penyusutan untuk setiap tahun akan diperlakukan dengan mendebit akun “Diinvestasikan dalam aset tetap” dan mengkredit akun Akumulasi Penyusutan. Akun Diinvestasikan dalam aset tetap adalah akun ekuitas sehingga jika akun ini didebit berarti mengurangi jumlah ekuitas. Sementara itu akun akumulasi penyusutan adalah akun pengurang dari akun aset tetap sehingga jika akun ini dikredit, maka nilai aset tetap secara neto telah berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan dengan dasar Kas menuju akrual, besarnya penyusutan diperlakukan sebagai pengurangan terhadap aset dan ekuitas.

Penyusutan tersebut diakumulasikan setiap semester dan dicatat dalam akun Akumulasi Penyusutan. Di Neraca, Akumulasi Penyusutan tersebut disajikan sebagai pengurang nilai aset tetap dan pengurang dari nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak perolehan sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

PMK no 1/PMK.06/2013 masih menggunakan dasar kas menuju akrual perlakuan sebagaimana dijelaskan di atas. Jika pemerintah sudah menerapkan dasar akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 perlakuan penyusutan akan berbada. Jika pemerintah sudah menggunakan dasar akrual, maka pencatatan penyusutan akan dilakukan dengan mencatat Beban Penyusutan dan menambah saldo akun Akumulasi Penyusutan. Selanjutnya sesuai dengan PSAP no 7 berbasis akrual, Paragraf 54, dikatakan bahwa Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Walau bunyi paragraph standar seperti tersebut, penulis berpendapat bahwa yang diperlakukan sebagai pengurang nilai aset tetap di neraca adalah nilai akumulasi (kumpulan) dari penyusutan sampai dengan tanggal pelaporan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beban penyusutan tersebut akan dilaporkan dalam laporan operasional sebagai beban operasional. Sementara itu Akumulasi penyusutan sampai akhir tahun berjalan akan dilaporkan di neraca sebagai pengurang dari nilai aset tetap, sehingga nilai yang tersaji di neraca adalah nilai bukunya.

7. Penyusutan atas aset yang diperoleh sebelum Januari 2013

Penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum PMK 01/PMK.06/2013 akan diperlakukan sebagai koreksi penyusutan aset tetap. Koreksi ini dilaporkan pada tahun diberlakukannya penyusutan aset tetap ini. Di neraca, koreksi ini akan dilaporkan sebagai penambah nilai akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas dana. Penghitungan penyusutan atas aset tetap ini dilakukan dengan mengikuti peraturan menteri keuangan.

8. Perlakuan atas aset tetap yang sudah disusutkan penuh

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan yang secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menyajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dihapuskan. Penghapusan Aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara

 

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 Tentang  Tata cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Dikutip dari :

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/319_Penyusutan%20Aset%20Tetap%20Pemerintah%20-%20Margono%20-%20edit%20by%20Taufik.pdf

Kategori:Uncategorized

METODE PENGAWASAN ATAS PENETAPAN HPS PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG, SALURAN, dan JALAN

Oleh: Achmad Baidawi, ST

 

Opini yang selama ini terbangun di masyarakat, bahwa nilai pekerjaan konstruksi gedung, jalan dan saluran yang dilakukan oleh pemerintah lebih tinggi dibanding kualitas outputnya, seharusnya dapat dikikis oleh Inspektorat selaku aparat pengawas internal.Opini tersebut tidak akan semakin berkembang apabila pengawas internal mampu meminimalisasi penyimpangan dan kerugian kas.  Permasalahannya adalah bagaimana seorang pengawas mampu untuk menjelaskan/menganalisis pekerjaan tersebut apabila  terdapat perbedaan tingkat kompetensi berikut latar belakang pendidikan yang beragam (non teknik) dari aparatur pengawas tersebut?  Tulisan ini hanyalah salah satu bentuk jawaban dari pertanyaan yang menggugah tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk tantangan bagi auditor Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pemahamannya.

 Penyusunan RAB

 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek untuk menghitung banyaknya biaya yang dibutuhkan, baik biaya upah maupun biaya bahan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yang akan dipergunakan dalam pekerjaan proyek konstruksi.

RAB memuat Daftar volume, harga satuan, serta total harga dari berbagai macam jenis material dan upah tenaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang telah dilakukan. RAB dipergunakan untuk merencanakan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan gedung sarana pengairan serta jalan dan jembatan yang dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Burgeslijke Openbare Werken (BOW).

 Penyusunan RAB dapat dilakukan dengan 2 metode  yaitu :

  1. RAB kasar.

RAB kasar merupakan rencana anggaran biaya  sementara dimana pekerjaan dihitung tiap ukuran luas. Pengalaman kerja sangat mempengaruhi penafsiran biaya secara kasar, semakin banyak pengalaman kerja yang melakukan penafsiran semakin mendekati biaya sebenarnya atau apabila dibandingkan dengan RAB yang dihitung secara terperinci secara umum selisihnya tidak terlalu besar. Selain pengalaman, khusus untuk proyek pemerintah biasanya sudah ditentukan pedoman harga satuan yang biasanya ditetapkan oleh kepala daerah.

 

  1. RAB terperinci

RAB terperinci adalah anggaran biaya bangunan atau proyek yang dihitung dengan terperinci dan cermat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Penyusunan RAB secara terperinci pada dasarnya membutuhkan 5 hal yang paling mendasar, yaitu bestek/gambar kerja dan gambar-gambar detail (gambar penjelas), daftar upah, daftar harga bahan-bahan (material), daftar analisis, serta daftar volume jenis pekerjaan yang ada.

 Di dalam RAB terdapat analisis harga satuan pekerjaan. Analisis harga satuan pekerjaan merupakan analisis bahan dan upah untuk membuat satu satuan pekerjaan tertentu, seperti 1 m3 beton (1:2:3), 1 m3 galian pondasi dan sebagainya, semuanya diatur dalam buku BOW (Burgeslijke Openbare Werken) maupun SNI (Standar Nasional Indonesia).  

 Harga satuan pekerjaan terdiri atas tiga komponen, yaitu analisis harga satuan bahan/material, analisis harga satuan upah tenaga dan analisis harga satuan sewa alat yang bersifat opsional.

Proses analisis harga satuan bahan/material pada dasarnya adalah menghitung banyaknya volume masing-masing bahan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan kontruksi.

 Analisis harga satuan bahan/material mengandung dua unsur yaitu:

a)      Harga satuan bahan, merupakan harga satuan bahan/material bangunan yang berlaku di pasar pada saat anggaran biaya bangunan tersebut disusun, dan

b)      Koefisien bahan, yaitu koefisien yang menunjukan kebutuhan bahan/material bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan.

 Proses analisis harga satuan upah tenaga adalah menghitung banyaknya tenaga serta biaya yang dibutuhkan, untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan kontruksi.

 Analisis harga satuan upah tenaga mengandung dua unsur yaitu:

a)      Harga satuan upah tenaga, merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja kontruksi perharinya atas jasa tenaga yang dilakukan sesuai dengan keterampilannya dimana pekerjaan dilaksanakan, dan

b)      Koefisien tenaga, yaitu koefisien yang menunjukkan kebutuhan tenaga kerja untuk tiap-tiap posisi.

 

Proses analisis harga satuan sewa alat adalah menghitung banyaknya alat yang digunakan serta besarnya biaya sewa alat, untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan kontruksi.

 Analisis harga satuan sewa alat mengandung dua unsur, yaitu:

a) Harga satuan sewa alat, merupakan harga satuan sewa alat yang berlaku di pasar pada saat anggaran biaya bangunan tersebut disusun, dan

b) Koefisien alat, yaitu koefisien yang menunjukkan kebutuhan alat untuk setiap satuan jenis pekerjaan

 

Analisis harga satuan alat ini tidak berlaku pada pekerjaan konvensional tetapi berlaku pada pekerjaan yang membutuhkan tehnologi tingkat tinggi

 

Langkah-langkah Pengawasan

Berikut langkah-langkah melakukan pengawasan terhadap penetapan HPS sesuai dengan harga yang berlaku dipasar :

  1. Dapatkan terlebih dahulu buku BOW (Burgeslijke Openbare Werken) maupun SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk memastikan bahwa koefisien kebutuhan material/bahan,  koefisien kebutuhan tenaga dan koefisien kebutuhan alat sudah benar dilakukan.
  2. Dapatkan daftar harga material yang berlaku di pasar, daftar upah yang berlaku ditempat dan daftar sewa alat yang berlaku dipasar
  3. Bandingkan antara koefisien kebutuhan material/bahan,  koefisien kebutuhan tenaga dan koefisien kebutuhan alat sudah sesuai dengan BOW (Burgeslijke Openbare Werken) maupun SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan daftar analisis harga satuan kebutuhan bahan, daftar analisis harga satuan upah tenaga dan daftar analisis sewa alat pada daftar analisa harga satuan pekerjaan.
  4. Bandingkan antara harga kebutuhan material/bahan, upah kebutuhan tenaga dan harga sewa kebutuhan alat sudah sesuai dengan daftar harga yang berlaku di pasar dengan harga bahan/ material  harga satuan kebutuhan bahan, daftar harga harga satuan upah tenaga dan harga sewa alat pada daftar analisa harga satuan pekerjaan .
  5. Lakukan analisis dan perhitungan apakah ada ketidaksesuaian antara koefisien yang terdapat dalam buku BOW (Burgeslijke Openbare Werken) maupun SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan daftar analisis harga satuan pekerjaan.
  6. Lakukan analisis dan perhitungan apakah ada ketidaksesuaian antara harga material, upah dan sewa alat yang berlaku dipasar dengan harga yang terdapat dalam analisis harga satuan pekerjaan.

 

Kategori:Uncategorized

Bukti Pertanggungjawaban Fiktif Akan Menghilang

By : Indrahadiwaluyo@yahoo.com

Kasus Lurah Ceger
“Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menangkap Lurah Ceger Jakarta Timur Fanda Fadly Lubis terkait kasus dugaan korupsi dana kegiatan pengadaan belanja barang jasa Kelurahan Ceger tahun anggaran 2012 senilai Rp 450 juta. Selain Fanda, jaksa juga menangkap Zaitul Akmam selaku Bendahara Kelurahan Ceger, yang juga sudah berstatus tersangka dalam kasus yang sama. Setiap mengadakan kegiatan fiktif tersebut Fanda selalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Namun, ternyata LPJ tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Harusnya ditujukan ke masyarakat, tetapi tidak ada yang diselenggarakan, Berdasarkan penyidikan, dana-dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukkan dan digunakan untuk kepentingan di luar DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran),”.

Disarikan dari http://www.tempo.co/read/news/2013/10/16/064522042/7-Program-Fiktif-Lurah-Ceger

Berbicara tentang laporan pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oknum pemerintahan, sebenarnya tidak dapat dipungkiri hal tersebut sudah lama mengakar pada pola penatausahaan keuangan pemerintah. Pakar ekonomi ,Soemitro Djojohadikusumo, pun telah menyatakan hal tersebut 20 tahun yang lalu. Perbedaannya hanya terjadi pada format anggaran saja, apabila dahulu berasal dari belanja pembangunan dalam sistem dual budgeting, sekarang dalam unified budgeting dipisahkan menjadi belanja barang dan belanja modal. Walaupun gemanya lebih kecil, pada 13 tahun kemudian,kembali Sumitro mensinyalir bahwa tingkat kebocoran itu menaik lebih besar dari 30% anggaran. Lalu, sekarang, apakah tingkat kebocoran itu menurun seiring dengan dicanangkannya strategi pemberantasan korupsi dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan? Mungkin kita lebih baik merenungkan kembali apa sebenarnya yang menjadi penyebab tetap subur berkembangnya penyimpangan tersebut.

Pola Pikir Korupsi Berjamaah
Pengertian korupsi memang beragam. Model yang paling banyak digunakan untuk menjabarkan pemahaman penyebab korupsi adalah CDMA, dimana korupsi (Corruption) dapat terjadi disebabkan adanya pengaruh dari Diskresi (Discression) atau keleluasaan kewenangan, Monopoli (Monopoly)untuk memanfaatkan posisi tawar, serta rendahnya Akuntabilitas (Accountability) akibat kurangnya respon, tanggung jawab, kontrol, transparansi dan lemahnya akses informasi. Kondisi kelemahan tersebut juga didukung oleh interaksi dengan berbagai pihak, yang akhirnya menjadikan penyimpangan tersebut dilakukan secara berjamaah.
Renungan selanjutnya adalah, mengapa korupsi (khususnya keuangan) tersebut sulit diberantas? Jawabannya mungkin dapat dikatakan klise. Karena pelaku korupsi akan berusaha menyembunyikan perbuatannya. Peluang korupsi beserta interaksi (korupsi berjamaah) tersebut akan ditutupi oleh semua pihak yang terinteraksi. Pola pikir yang terbentuk pada para pelaku tersebut beragam, tergantung pada apa/siapa pihak yang berinteraksi tersebut. Pola pikir tersebut sengaja/tidak sengaja dibentuk sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam pemerintahan, para pelaku ini biasanya berfikir antara lain : bahwa uang yang digunakan bukan merupakan uang hasil jerih payah rakyat melainkan uang institusi, bahwa penyimpangan yang dilakukan adalah kecil dan biasa dilakukan oleh pihak lain, bahwa uang yang diberikan merupakan tanda jasa/ tanda terima kasih atas pekerjaan yang telah dilakukan, bahwa uang tersebut merupakan hasil jerih payah yang berhak dinikmati atas pekerjaan yang dilakukan, atau bahkan ekstrimnya bahwa uang tersebut akan digunakan untuk men-service pimpinan agar dapat mempertahankan kewenangannya.
Pola pikir tersebut lalu dijabarkan dalam upaya meringankan risiko/dampak apabila perbuatan/penyimpangan tersebut menjadi terbuka. Bercara dampak maka yang terbersit adalah sanksi/hukuman pidana. Pertanyaannya, apakah ancaman hukuman tersebut dapat menjerat ke seluruh pelaku yang berinteraksi? Jawabannya hanya kepada pembuktian, apakah para pelaku tersebut berada pada posisi tertekan atau dipaksa. KUHP pasal 48 dan 51 secara jelas menyatakan apabila ada unsur tekanan maupun paksaan dalam perbuatan yang melawan hukum tersebut , maka pihak yang ditekan atau dipaksa akan dapat diabaikan pertanggungjawabannya. Permasalahannya kini adalah, apakah pihak yang berinteraksi tersebut dibawah tekanan/terpaksa? Mungkin 99,9% realisasi jawabannya adalah tidak ada tekanan/paksaan.
Berdasarkan paparan diatas, tampak jelas jeratan yang ditaburkan oleh pelaku utama penyimpangan tersebut. Walaupun pola pikir yang dibentuk berhasil untuk menarik jamaahnya berbagi risiko,tetapi sanksi yang dikenakannya justru bertambah jika pelaku utama justru terbukti menekan pihak lain. Dari sisi para jamaah, yang terlupakan adalah bagaimana cara menghapus pembuktian bahwa pihak jamaah tidak ditekan. Sangat sulit sekali, karena mereka pun justru berharap (harap-harap cemas) adanya pembagian hasil tersebut dari pelaku utama.
Siapa yang bertanggungjawab?
Berbicara penatausahaan, aturan yang menjelaskan sistem dan pengendalian dalam penatausahaan keuangan sudah banyak dijabarkan dalam permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya. PPK SKPD dalam hal ini diposisikan sebagai quality control atas proses pengujian kebenaran laporan pertanggungjawaban, dan untuk menghindari konflik penugasan PPK SKPD tidak dibenarkan untuk merangkap sebagai PPTK atau bendahara. Sebagai simulasi, apabila terdapat penyimpangan berupa laporan pertanggungjawaban fiktif, maka PPK SKPD lah yang dapat disebut bersinggungan langsung dengan bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, baik yang melawan hukum maupun yang berpotensi untuk merugikan keuangan Negara/daerah. Kondisi tersebut juga tidak berbeda jauh apabila kita berbicara mengenai pengadaan barang dan jasa, dimana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga berfungsi sebagai quality control dan merupakan penyaring dari kemungkinan inefisiensi anggaran. Jika memandang SKPD sebagai sistem, maka Pengguna Anggaran (PA) turut berperan dalam pertanggungjawaban penatausahaan keuangan SKPD. Dalam hal ini, PA berperan sebagai penjamin kualitas.
Jika hanya mencari siapa yang bertanggungjawab, mungkin itu porsi yang tepat bagi Inspektorat ataupun institusi pengawasan lainnya untuk melakukan penelusuran. Tapi itu hanya menjawab masalah setelah pelaksanaan penyimpangan. Seharusnya (dalam skup wilayah administratif), semua antisipasi dari teori CDMA tersebut dimulai dari perencanaan, yang dapat dikikis oleh kemauan politis (political will) yang meliputi komitmen bersama antar pihak terkait (pakta integritas?), dirancangnya suatu desain kebijakan dan aturan atas pengendalian, melakukan sosialiasi/pemahaman dan mobilisasi dukungan, pengenaan sanksi bagi pihak yang terlibat,dan dilakukannya evaluasi berkelanjutan.

Peran Inspektorat
Berbicara pengawasan, sebenarnya makna pengelolaan keuangan daerah sudah mencakup pengertian pengawasan (controlling). Sudah banyak juga teori-teori yang menjabarkan jenis-jenis pengawasan baik menurut obyek, sifat,ruang lingkup, maupun metode nya. Tetapi, apakah teori-teori tersebut sudah diaplikasikan secara baik? Pada dasarnya pengawasan keuangan merupakan segala tindakan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan Negara/daerah sudah berjalan sesuai rencana dan berdasar ketentuan yang berlaku.
Berbicara ruang lingkup, Inspektorat seharusnya sudah mulai menggeser paradigma dan menambah perannya menjadi penjamin kualitas (quality assurance – bukan quality insurance-). Dengan demikian, peran penjaminan inspektorat atas pengelolaan keuangan daerah telah mencakup penjaminan atas analisis prosedur pengendalian yang tepat dan dapat secara cepat mengeliminir penyimpangan. Jadi, kualitas audit Inspektorat yang selama ini dipertanyakan justru akan dipercepat peningkatannya seiring dengan adanya pergeseran paradigma tersebut.
Kembali kepada laporan pertanggungjawaban fiktif, sebenarnya hal tersebut (seperti kasus lurah Ceger) tidak akan terjadi jika Inspektorat sudah benar-benar bergeser menjadi penjamin kualitas. Kesalahan yang dilakukan auditan (mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan) tidak mungkin akan terulang kembali pada periode berikutnya, terutama dengan adanya pengawasan atas tindak lanjut. Azas profesionalitas yang diemban seharusnya dapat menyingkirkan opini kurangnya independensi Inspektorat (-sebenarnya rincian opini ini mungkin hanya merupakan salah satu pembenaran pelaku/jamaah yang ter interaksi-).
Kongkretnya, langkah untuk menghilangkan adanya manipulasi dalam bukti pertanggungjawaban adalah dimulai dari kesadaran auditor yang dibatasi oleh kode etik auditor. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan professional dengan meninggalkan istilah “watch dog” menjadi auditor yang dapat menjamin kualitas. Apabila sub-sub sistem yang ada telah berjalan, maka sistem pengawasan Inspektorat juga akan menjadi lebih baik, dan selanjutnya berdampak pada sistem yang lebih besar, yaitu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang kredibel, bukan sekedar transparan dan akuntabel saja. Lalu… selanjutnya silahkan memejamkan mata….dan bayangkanlah kalimat ucapan auditan ini akan menghilang….
”Saya tidak sendirian melakukan manipulasi bukti pertanggungjawaban, karena semua SKPD pun melakukan seperti ini..” .

Semoga.

Kategori:Uncategorized

Program Audit Terintegrasi Bagi LAK Versi PP Nomor 71 Tahun 2010

Program Audit Terintegrasi Bagi LAK Versi PP Nomor 71 Tahun 2010

Auditor internal menggunakan ancangan paripurna financial audit & operational audit sebagai berikut:

  1. Dapatkan seluruh rekening kas dari seluruh jenis perbendaharaan yang berpengaruh secara langsung terhadap Laporan Arus Kas, derajat (level) bendahara, fungsi bendahara, dan sifat pengelolaan kas (misalnya kas operasional berbatas yang diisi kembali pada waktu penggantian bukti kas keluar atau impress system, rekening upah-gaji, rekening tabungan dan lain-lain). Dapatkan informasi seluruh rekening bank yang baru dibuka pada tahun berjalan, rekening ditutup pada tahun berjalan, alasan/manfaat pembukaan/penutupan tiap nomor rekening tersebut, kepatuhan atas prosedur pengamanan penutupan rekening dan pembukaan rekening baru, penggunaan nama resmi lembaga pemilik rekening, serta kelayakan wewenang pengambilan tunai dari tiap rekening (kelayakan otorisasi).
  2. Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan versi PP 60, auditor internal melakukan evaluasi internal control terhadap proses pembuatan LAK. Dapatkan prosedur tatacara kerja & sistem penyusunan LRA dan LAK, terutama Data Based Management System dan Program Perangkat Lunak Penyusunan LAK. Pelajari sistem kendali internal untuk penyusunan LAK, temukan kelemahan sistem kendali internal dan fokuskan program audit pada wilayah kelemahan internal control terhadap LAK.
  3. Dapatkan LRA, APBN atau APBD tahun yang sama dengan LAK, dapatkan (1) laporan perbandingan rencana anggaran penerimaan kas dengan realisasi anggaran penerimaan kas, (2) rekonsiliasi LRA dan LAK, kaitkan dengan Laporan Arus Kas untuk menilai kinerja, antara lain:
    • Kelalaian penagihan piutang negara, tagihan dividen kepada BUMN/D, BI dan lain-lain.
    • Penetapan harga jasa layanan publik tertentu yang berada di bawah anggaran.
    • Pembayaran ganda, uang muka, biaya kesepakatan (commitment fee) atau semacamnya.
    • Pembayaran barang atau jasa yang belum diterima, Berita Acara Serah Terima Pembangunan Aset Tetap fiktif, dan penerimaan barang atau jasa yang berbeda dari kontrak pembelian.
    • Pembayaran upah gaji fiktif, jam kerja fiktif, absensi fiktif, perjalanan dinas fiktif, dan semacamnya.
    • Pembayaran bunga lebih besar dari hasil kalkulasi auditor sendiri, bahas perbedaan tersebut dengan pengelola cq BUN atau BUD.
    • Pengecekan sistem kendali internal kas, rekonsiliasi bulanan akun-akun kas, antar akun kas, kas di perjalanan, uang muka perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan dan kendali internal bagi bon-gantung lain.
    • Unsur bukan kas-tunai yang masuk dalam LAK, bila ada.
    • Audit bank overdraft atau saldo rekening minus, bandingkan dengan perjanjian overdraft dan wewenang bendahara melakukan overdraft akun bank tertentu.
    • Kesalahan cut off transaksi kas dan LAK.
    • Pembayaran transitoris atau nonanggaran.
    • Penerimaan pendapatan kagetan nonanggaran atau transitoris.
  4. Periksa semua Permenkeu, Permendagri, dan Buletin Teknis SAP yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Laporan Arus Kas cq Buletin Teknis Kas. Perluas program audit sesuai aspek penting buletin teknis bagi arus kas.
  5. Periksa sistem tatacara pembelian dengan kredit, pesanan dimuka dan kontrak jangka panjang atau semacamnya, bila ada, yakini bahwa sistem KL tersebut  tidak melanggar UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan Petunjuk Pelaksanaannya. Periksa subledger hutang dan kewajiban pembayaran kas, kemudian bandingkan dengan rencana pembayaran kas untuk menghindari tuntutan hukum, denda & penalti kelambatan pembayaran. Dapatkan daftar denda & penalti yang harus dibayar sepanjang tahun berjalan, dan bahas penyebab terjadinya dengan BUN atau BUD, kemudian tanyakan rencana ke depan untuk menghindari munculnya denda, penalti atau tuntutan hukum.
  6. Periksa Subledger Piutang (Kartu Buku Pembantu Buku Besar Piutang), dapatkan Laporan Kinerja Penagihan, bandingkan dengan APBN/D, LRA dan LAK. Temukan keterlambatan penagihan sepanjang tahun berjalan, bahas dengan BUN atau BUD serta pejabat penagihan terkait.
  7. Periksa apakah pengumuman dividen diperlakukan sebagai tambahan nilai investasi dan dikelola oleh Bendahara sebagai piutang dividen, apabila investasi menggunakan akuntansi berbasis equity method. Periksa catatan ekstra-comptabel pengumuman dividen untuk penyertaan yang dicatat dengan cost method, dan periksa follow up action perolehan dividen tersebut oleh BUN  atau BUD secara tepat waktu.
  8. Periksa manajemen pembelian mata uang asing, penjualan/penunaian mata uang asing, dan manajemen selisih kurs. Dapatkan daftar kerugian negara akibat selisih kurs, bandingkan dengan untung-rugi selisih kurs yang dilaporkan pada LO, kemudian lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dapatkan alasan kerugian mata uang, bahas bersama BUN, BUD, dan BI untuk mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang, kemudian bahas opsi lindung nilai sebagai biaya keuangan dipastikan lebih rendah dari kerugian perubahan mata uang. Periksa sistem & prosedur konversi arus kas mata uang asing ke dalam arus kas mata uang Rupiah, konversi saldo kas valuta asing ke dalam satuan moneter Rupiah untuk catatan akuntansi (accounting records), pembuatan LAK dan Neraca.
  9. Setelah 2015, apabila auditee telah menerapkan PP 71 Full Accrual, periksalah bahwa rencana arus kas masuk dan keluar dalam APBN/D berdasar pengetahuan mendalam akan berbagai subledger penting misalnya subledger pembelian dan hutang, subledger pendapatan akrual dan piutang, subledger persediaan, dan subledger aset tetap.
    • Subledger persediaan dan AT akan memberi indikasi dan basis pembuatan RAPBN/D belanja barang.
    • Subledger hutang memberi indikasi kewajiban pembayaran hutang, skedul pembayaran tahun depan, dan taksiran biaya bunga terkait hutang.
    • Subledger piutang merupakan basis pembuatan RAPBN/D penerimaan pendapatan (akrual) tahun lalu yang ditunaikan (LAK) pada tahun anggaran selanjutnya.
  10. Periksalah lebih mendalam akuntansi kas dan seluruh subledger kas apabila entitas tak menyajikan LAK secara langsung (direct method). Anjurkan entitas membuat LAK berdasar direct method.
  11. Periksa apakah aktivitas operasi benar-benar hanya berisi penerimaan perpajakan, PNBP, hibah, bagian laba atau hasil investasi lain (misalnya bunga, dividen, royalty), penerimaan lain-lain, penerimaan luar biasa dan penerimaan transfer, yakini bahwa arus kas keluar adalah pembayaran pegawai, barang, bunga (di luar pengembalian pokok c.q. aktivitas pendanaan), subsidi, hibah, bantuan sosial, pembayaran lain, pembayaran luar biasa, pembayaran transfer, dan pembayaran dengan peruntukan ditentukan kemudian (paragraf 26).
  12. Periksa apakah benar bahwa aktivitas investasi berasal dari penjualan aset pemerintah, penjualan aset lain, pencairan dana cadangan, penerimaan pelepasan investasi (atau divestasi), penjualan investasi dalam bentuk sekuritas, yakini bahwa pengeluaran investasi berupa pengeluaran untuk memeroleh AT dan aset lain bukan barang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan investasi berbentuk sekuritas.
  13. Periksalah apakah aktivitas pendanaan benar-benar meliputi arus kas masuk akibat penerimaan utang (misalnya utang luar negeri), penerimaan karena penerbitan obligasi pemerintah, dan penerimaan piutang pokok atau penerimaan kembali pinjaman (di luar bunga yang masuk aktivitas operasi) yang pernah diberikan kepada pemda & perusahaan negara.
  14. Periksalah, apakah aktivitas transitoris tidak mengandung unsur aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, lakukan usulan adjustment LAK apabila ada.
    • Yakini bahwa arus masuk kas dari aktivitas transitoris telah mencakup perhitungan pihak ketiga yang diterima tunai (PFK adalah dana dipotong dari SPM atau diterima tunai oleh pihak ketiga seperti potongan Taspen dan Askes), penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran, dan kiriman uang masuk yang berupa mutasi antar rekening dalam entitas LAK itu sendiri.
    • Yakini bahwa arus kas keluar dari aktivitas transitoris telah mencakupi pembayaran/pengeluaran untuk perhitungan pihak ketiga (PFK adalah dana dipotong dari SPM atau diterima tunai oleh pihak ketiga seperti potongan Taspen dan Askes), penyerahan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, dan kiriman uang keluar yang berupa mutasi antar rekening dalam entitas LAK itu sendiri.
  15. Lakukan audit investigasi atas kehilangan kas dan/atau kerugian negara, sesuai Buletin Teknis Kerugian Negara, bila ada.
    dan ambil hikmah untuk keperluan auditor.
  16. Lakukan Audit SAL dan/atau Silpa sesuai Buletin Teknis.
  17. Waspadai aset lain-lain berbentuk uang tunai, pos uang tunai bukan kas (tunai tidak sesuai definisi Kas dalam PSAP), lakukan audit khusus pada aset tunai bersubtansi titipan, escrow account (telah dikeluarkan dari BUN/BUD, aset tunai yang ditaruh pada rekening khusus menunggu penggunaan bermaksud khusus), upah dan gaji PNS yang telah dikeluarkan dari BUN/BUD tetapi belum diambil oleh yang bersangkutan, uang muka pendapatan pemerintah, uang jaminan kontraktor pembangunan konstruksi pemerintahan, biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan, Bansos dan Hibah berbentuk uang telah dikeluarkan tetapi belum diterima oleh target penerima bantuan, kas dalam perjalanan pada tanggal pisah batas tahun lama-tahun baru dan banyak lagi.

Sumber : http://www.ksap.org/sap/psap-based-auditing-audit-kas-dan-laporan-arus-kas/

Kategori:Uncategorized

Kebijakan One Day No Car Pemerintah Kota Bekasi, Efektif kah?

by Rika

Merumuskan kebijakan ternyata tidak mudah. Bahkan, ide dan niat yang baik belum tentu dapat implementasikan dengan baik. Ini terjadi pada kebijakan Walikota Bekasi yaitu One Day No Car (ODNC). Berdasarkan Instruksi Walikota Nomor 660/2329.BPLH/VII/2013 tentang Hari Bebas Kendaraan Dinas dan Kendaraan Pribadi, diinstruksikan kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk setiap hari Jumat tidak menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat selama jam kerja, kecuali kendaraan operasional (kendalaan ambulance, mobil jenazah, armada kebersihan, serta kendaraan sejenisnya), dan untuk melaksanakan aktivitas kerja agar menggunakan moda transportasi umum dan kendaraan tidak bermesin.

Wakil Walikota Bekasi seperti dikutip okezone.com 4 Juli 2013 mengatakan bahwa akan disiapkan sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Pernyataan ini didukung oleh Walikota Bekasi dalam Pikiran rakyat online (jumat 5 juli 2013) bahwa kemungkinan akan disusun aturan tegas berikut sanksinya terhadap pegawai yang tidak mematuhinya.

Sejak tanggal 5 Juli dan pada hari Jumat di setiap minggunya, kebijakan ini mulai diterapkan, dan ternyata jauh dari efektif. Pada kenyataannya, sebagian besar pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tetap menggunakan kendaraan pribadi dan hanya berpindah tempat parkir. Hal tersebut justru menimbulkan masalah baru, berupa kemacetan di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bekasi.

Mengapa hal tersebut tidak efektif? Kita dapat meninjau dari  dua sisi, yaitu dari sisi policy dan dari sisi feasibility. Dari sisi policy, hal tersebut ditujukan untuk mengubah habit dan memberikan keteladanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah, dan adanya instruksi tersebut bertujuan ‘memaksa’ para pegawai untuk mengubah kebiasaan dan membangun keteladanan. Supaya tidak terjebak dalam formalitas, kebijakan ini harus konsisten, berkesinambungan, sampai tercipta voluntary compliance (kepatuhan sukarela).

Dari sisi feasibility, dapat tidaknya suatu kebijakan tersebut diterapkan, tergantung pada faktor-faktor pendukungnya. Dalam hal ini, efektif tidaknya kebijakan tersebut sangat tergantung pada perbaikan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan ini harus dibarengi dengan perbaikan sarana transportasi umum, sehingga mampu membuat orang berpaling memilih angkutan umum sebagai alternatif transportasinya. Seperti kita ketahui, permasalahan angkutan umum yang berupa ketidaknyamanan angkutan umum, ketidakdisiplinan sopir angkutan umum, waktu tunggu, waktu perjalanan, aksesibilitas serta kriminalitas angkutan umum menjadi penyebab orang enggan untuk memilih angkutan umum sebagai sarana transportasi. Belum lagi masalah biaya yang lebih mahal bagi pengendara sepeda motor jika harus berganti alat transportasi angkutan umum.

Transportasi umum yang belum memadai, baik dari kondisi keandaraan maupun infrastruktur penunjangnya antara lain jalan, halte dan terminal hanyalah sebagian permasalahan yang menyangkut ketidaknyamanan angkutan umum tersebut. Waktu tunggu terkait dengan jumlah armada, waktu perjalanan terkait dengan kondisi kepadatan lalu lintas, dan aksesibilitas terkait dengan rute/trayek. Ketidakdisiplinan sopir angkutan umum dan rasa tidak aman terkait dengan law enforcement yang berpengaruh pada tingkat kriminalitas pada angkutan umum.

Terkait dengan One Day No Car yang belum efektif, sangat mungkin permasalahan tersebut menjadi alasan sebagian pegawai sulit mamatuhi apa yang diamanatkan dalam Instruksi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah, dengan adanya kebijakan-kebijakan sampai kepada tataran pengelolaan dan operasional angkutan umum, tentu dibarengi dengan law enforcement.

Kategori:Uncategorized

Kode Etik Auditor

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 4 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04 Tahun 2012
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Inspektorat Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan  bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawaasan Intern Pemerintah (APIP);
b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawaab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b maka Kode Etik Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikoota Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawas Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dila akukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c serta untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenagan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi No 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (LembaranDaerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

Memperhatikan :

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode EtikAparat Pengawasan Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Bekasi;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi;
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi;
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan PNS tertentu Inspektorat Kota Bekasi;
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan; PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
8.Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa;
9.Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi
di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor
dan PNS yang diberi tugas oleh APIP;
10.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor dan PNS tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)
Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah untuk membentuk jati diri Auditor dan PNS
tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam
perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor dan PNS tertentu.
(2)
Tujuan Kode Etik APIP adalah:
a.
melindungi para auditor dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai
kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam
pelaksanaan tugasnya;
b.
memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
c.
mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
d.
memastikan bahwa auditor dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang
bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
e.
mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang
akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
f.
mewujudkan auditor dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam
pelaksanaan audit;
g.
menumbuhkan kepercayaan diri auditor dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas
audit;
h.
mengevaluasi perilaku auditor dan PNS tertentu oleh Atasan APIP.
BAB III

OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

1.
Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Peraturan ini;
2.
Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Peraturan ini.
BAB IV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 4

(1) Auditor dan PNS tertentu wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
a.
Integritas
Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan
bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi
pengambilan keputusan yang andal.

b.
Obyektivitas
Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan,
mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang
atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang
lain dalam mengambil keputusan.
c.
Kerahasiaan
Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak
mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan.
d.
Kompetensi
Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas.
(2) Auditor dan PNS tertentu wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :
1. Integritas
a.
melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi
dalam melaksanakan tugas;
c.
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala
hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
d.
menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
e.
tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang
dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
f.
menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dan PNS tertentu dalam
pelaksanaan pemeriksaan/audit;
g.
saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan PNS
tertentu.
2. Obyektivitas
a.
mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan
mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu
atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin
menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
c.
menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun
pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
a.
secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam
pemeriksaan/audit;
b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar
kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

4. Kompetensi
a.
melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
b.
terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
c.
menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian,
dan keterampilan yang dimiliki.
(3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini,
maka Auditor dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan pakaian sbb :
a.
Pria.
1)
Dapat mengenakan celana panjang dan kemeja polos lengan panjang berdasi, kemeja
polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan pendek/panjang), dan PDL yang
secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan
wajar;

2)
Dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut
kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan
wajar.

b.
Wanita.
1)
Dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta
blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan,
boleh berkerudung/jilbab, serasi, menarik dan wajar;

2)
Dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan
hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan
wajar.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 5

(1) Pengaduan
atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor dan PNS tertentu
terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur Kota Bekasi.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau
data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Atas dasar pengaduan sebagaimana ayat (1) dan (2), Inspektur Kota Bekasi dapat membentuk
Badan Kehormatan Profesi.
(4) Badan Kehormatan sebagaimana ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah
ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
(5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 6

Auditor dan PNS tertentu dilarang:

1.
menyalahgunakan kewenangannya;
2.
melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
3.
melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
4.
menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan
yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat
mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
5.
menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira
hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan.
6.
memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

(1) Auditor APIP dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh
Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
(2) Bentuk-bentuk
sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain
berupa :
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
(3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal
yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kode
Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Januari 2012

Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN PEMERINTAHAN,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

 

Kategori:Uncategorized
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.